TUBAN, Paradigmanew.com – Persoalan harga dan kelangkaan LPG 3 kilogram di Kabupaten Tuban kembali memantik kemarahan publik. Keluhan masyarakat terkait gas melon yang dijual mahal dan sulit diperoleh akhirnya memaksa Komisi III DPRD Tuban menggelar rapat mendesak bersama pemilik pangkalan, PT Pertamina Patra Niaga, serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban, Rabu (2/4/2026).
Dalam forum yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Tuban itu, Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola distribusi LPG bersubsidi yang dinilai amburadul di lapangan.
Menurutnya, berbagai laporan yang masuk ke DPRD menunjukkan adanya dugaan penyimpangan distribusi di tingkat pangkalan maupun pengecer. Salah satu yang paling disorot adalah penjualan LPG 3 kg yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), bahkan di sejumlah wilayah disebut mencapai hampir dua kali lipat dari harga resmi.
“Prioritas utama harus masyarakat. LPG bersubsidi bukan untuk dimainkan. Bahkan ada pembeli yang tidak diizinkan membeli langsung di pangkalan,” tegas Tulus dalam rapat.
DPRD Soroti Dugaan Permainan Distribusi
Tulus menyebut persoalan LPG 3 kg di Tuban tidak lagi bisa dianggap sebagai gangguan distribusi biasa. Ia menilai ada pola distribusi yang patut diawasi serius karena tidak sesuai ketentuan.
Berdasarkan aturan distribusi yang berlaku, kata dia, 90 persen LPG subsidi seharusnya dijual langsung kepada masyarakat, sedangkan 10 persen sisanya dapat disalurkan ke pengecer. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan indikasi sebaliknya.
Hal itu, menurutnya, membuka ruang terhadap dugaan penimbunan, permainan harga, hingga kemungkinan pergeseran distribusi ke luar wilayah Tuban, terutama di daerah perbatasan.
“Jangan sampai ada satu tabung pun keluar Tuban. Jangan ada penimbunan. Kalau ditemukan pelanggaran, bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Migas,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Tuban tidak ingin persoalan LPG 3 kg berhenti pada rapat formalitas semata, melainkan harus berujung pada langkah pengawasan dan penindakan nyata.
Ultimatum Satu Minggu: Stok Aman Harus Terbukti
Tak hanya melontarkan kritik, Komisi III DPRD Tuban juga memberi tenggat waktu satu minggu kepada pihak Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menormalkan kondisi distribusi dan harga LPG 3 kg di tengah masyarakat.
Ultimatum itu dilontarkan menyusul pernyataan dari pihak terkait yang sebelumnya menyebut bahwa stok LPG di Tuban dalam kondisi aman. Bagi DPRD, klaim tersebut harus dibuktikan langsung di lapangan, bukan sekadar pernyataan administratif.
“Kalau benar stok aman, maka dalam seminggu harus selesai. Pemerintah daerah punya tanggung jawab memberi rasa aman bagi warga,” kata Tulus.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DPRD kini menempatkan persoalan LPG bukan hanya sebagai isu distribusi barang, tetapi juga menyangkut kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat kecil.
Diskopumdag Akui Harga di Pengecer Melampaui HET
Dalam rapat yang sama, Kabid Perdagangan Diskopumdag Tuban, Agus Setiawan, membenarkan bahwa harga LPG 3 kg di tingkat pengecer memang sudah bergerak jauh di atas ketentuan resmi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima dinas, gas melon di lapangan dijual pada kisaran Rp25 ribu hingga Rp28 ribu per tabung, jauh di atas harga yang seharusnya diterima masyarakat.(Red).
Meski demikian, Agus menyebut ketersediaan LPG di tingkat pangkalan secara umum masih tergolong aman. Namun ia tak menampik bahwa pengawasan distribusi selama ini belum berjalan maksimal.
“Kami koordinasi dengan Pertamina dan Satpol PP untuk menertibkan harga. Namun dari sisi kewenangan, dinas tidak bisa memberi sanksi langsung. Kalau ada pelanggaran, kami teruskan ke instansi terkait,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya persoalan klasik dalam pengawasan distribusi barang subsidi, yakni lemahnya instrumen penindakan langsung di level daerah.
Pangkalan Dilarang Tolak Pembeli Langsung
Selain soal harga, Diskopumdag juga menegaskan bahwa pangkalan LPG tidak diperbolehkan menolak pembeli langsung dari masyarakat.
Agus menyatakan, aturan distribusi sudah jelas dan tidak memberi ruang bagi pangkalan untuk membatasi akses warga terhadap LPG subsidi, apalagi jika tabung tersedia.
Menurut dia, gejolak kelangkaan beberapa hari terakhir juga didorong oleh lonjakan permintaan menjelang Lebaran. Banyak warga disebut membeli lebih awal dan dalam jumlah lebih banyak karena khawatir tidak mendapatkan pasokan saat masa libur panjang.
“Aturannya sudah jelas, 10 persen untuk pengecer, 90 persen untuk masyarakat umum,” tegas Agus.
Namun di sisi lain, penjelasan soal lonjakan permintaan itu belum sepenuhnya menjawab keresahan publik, terutama terkait harga yang melambung dan keluhan warga yang tidak bisa membeli langsung di pangkalan.
Pertamina Belum Beri Penjelasan Resmi
Sementara itu, pihak Pertamina Patra Niaga yang hadir dalam rapat memilih belum memberikan keterangan terbuka kepada wartawan.
Perwakilan perusahaan meminta awak media menunggu penjelasan resmi dari tim Communication & Relations (Comrel). Namun hingga berita ini diturunkan, Manager Area Comrel & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rehadi, belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang diajukan.
Sikap tertutup tersebut berpotensi memperbesar tanda tanya publik, terutama di tengah situasi distribusi LPG subsidi yang sedang menjadi sorotan luas di Kabupaten Tuban.
Warga Menunggu Bukti, Bukan Janji
Di tengah tarik-ulur penjelasan antarinstansi, satu hal yang kini paling ditunggu masyarakat adalah kembalinya LPG 3 kg dengan harga wajar dan pasokan yang mudah diakses.
Sebab bagi warga kecil, gas melon bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan pokok harian yang menentukan dapur tetap menyala atau tidak.
Jika dalam sepekan kondisi tak kunjung membaik, desakan terhadap pengawasan distribusi hingga kemungkinan penindakan hukum dipastikan akan semakin menguat.