Tuban, Paradigmanew.com – Ultimatum 7 hari yang dilayangkan DPRD Tuban terkait penanganan kelangkaan LPG 3 kilogram tampaknya belum membuahkan hasil. Hingga lebih dari 10 hari sejak batas waktu tersebut, kondisi di lapangan justru masih menunjukkan kelangkaan di sejumlah wilayah.
Sejumlah warga di beberapa kecamatan mengaku masih kesulitan mendapatkan LPG subsidi. Bahkan, antrean dan pembatasan pembelian masih terjadi di tingkat pangkalan.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menegaskan agar persoalan distribusi LPG 3 kilogram segera dituntaskan dalam waktu satu pekan, disertai langkah tegas berupa larangan penyaluran ke sektor non-rumah tangga serta pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak).
Namun fakta di lapangan berkata lain. Selain pasokan yang belum merata, kebijakan penambahan distribusi (extra dropping) juga dinilai belum menyentuh wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Sejumlah warga di kecamatan pinggiran seperti Plumpang, Rengel, dan Soko menyebut distribusi tambahan masih sangat terbatas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah perkotaan yang justru menerima alokasi lebih besar.
“Sudah lewat dari 7 hari, bahkan lebih dari 10 hari, tapi gas masih sulit. Kalau pun ada, cepat habis,” keluh salah satu warga.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas langkah yang telah diambil, termasuk pengawasan distribusi dan validitas data yang digunakan dalam penentuan alokasi tambahan LPG.
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tidak sekadar mengeluarkan kebijakan, tetapi memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Jika tidak segera ditangani, kelangkaan LPG subsidi ini dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin membebani masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama program subsidi tersebut.(Redaksi).