Tuban, Paradigmanew.com – Penyaluran pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, kembali menjadi sorotan publik. Lemahnya pengawasan dari dinas terkait diduga membuka celah terjadinya berbagai praktik yang menyimpang dari mekanisme distribusi pupuk bersubsidi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah petani diketahui menggunakan metode “pinjam KTP” milik sanak keluarga untuk menebus pupuk subsidi di kios resmi. Dalam praktiknya, satu orang bahkan kerap membawa beberapa kartu identitas atas nama orang lain saat melakukan penebusan pupuk.
Praktik tersebut diduga dilakukan untuk mengakali sistem pendistribusian pupuk yang berbasis data petani dalam e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Seorang petani di wilayah Kecamatan Soko yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa praktik tersebut bukan hal baru terjadi di lapangan.
“Kadang satu orang bawa beberapa KTP. Alasannya untuk menebus jatah keluarga atau kerabat yang tidak datang langsung,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dugaan penyimpangan juga disebut terjadi di tingkat kios penyalur. Beberapa kios resmi diduga menjual pupuk subsidi kepada tengkulak dengan harga berkisar antara Rp140 ribu hingga Rp150 ribu per sak.
Padahal, pupuk subsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi petani yang terdaftar dalam sistem e-RDKK dan wajib dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika dugaan tersebut benar, praktik ini berpotensi menjadi bentuk manipulasi data petani dalam sistem penyaluran pupuk subsidi. Dampaknya, pupuk yang seharusnya diterima oleh petani justru beralih ke pihak lain yang tidak berhak.
Sejumlah petani berharap pemerintah daerah bersama dinas terkait segera melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi pupuk subsidi di tingkat kios.
“Kalau tidak diawasi serius, yang dirugikan tetap petani kecil,” ungkap petani lainnya.
Selain itu, transparansi data penerima pupuk subsidi juga dinilai penting agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan petani yang terdaftar.
Hingga berita ini ditulis, pihak dinas terkait di Kabupaten Tuban masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi terkait dugaan praktik penyaluran pupuk subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran tersebut.
Tim Redaksi Paradigmanew.com